PADANG, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen penuh daerahnya dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Acara tersebut dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, para bupati dan wali kota se-Sumbar, serta jajaran OPD terkait.
Mahyeldi menekankan bahwa rumah bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga pusat kehidupan keluarga, pembentukan karakter, serta pondasi tumbuh kembang generasi masa depan.
“Pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu program ini harus berkelanjutan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia mengakui masih banyak tantangan di Sumbar, mulai dari backlog perumahan, keterbatasan lahan perkotaan, hingga masalah permukiman kumuh.
Untuk itu, ia mendorong inovasi pembiayaan, keterlibatan sektor swasta dan perbankan, serta pembangunan rumah yang ramah lingkungan dan tahan bencana.
“Dari data 2025, tercatat 6.577 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah terbangun atau diperbaiki melalui APBD kabupaten/kota, CSR, dan program subsidi perumahan,” ujarnya.
Atas komitmen tersebut, Mahyeldi menerima penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia dinilai berhasil mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat di Sumbar, termasuk lewat kebijakan pembebasan retribusi bagi MBR.
Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tiga juta rumah adalah amanah konstitusi dan harus didukung seluruh pemerintah daerah.
“Saat ini masih ada 9,9 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah, serta 26,9 juta tinggal di hunian tak layak. Karena itu, program tiga juta rumah ini sangat prioritas dan ditargetkan terealisasi penuh pada 2029,” jelasnya.
Menurut Imran, bidang perumahan akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029. Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengimplementasikan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR, agar masyarakat makin mudah memiliki rumah.
Mahyeldi menutup dengan pesan kepada seluruh bupati dan wali kota di Sumbar agar memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. “Kerja sama lintas level pemerintahan menjadi kunci. Dengan begitu, Sumbar akan memiliki perumahan yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang,” pungkasnya. (Dion).
