Pamekasan, Jurnal Terkini – Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang disimak jajaran DPRD dan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, Jumat (15/8/2025), menjadi bahan refleksi tersendiri bagi daerah.
Alih-alih hanya seremoni tahunan, pesan Presiden tentang nasionalisasi aset dan penegakan hukum dinilai menyentuh problem riil di Pamekasan.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menilai banyak aset daerah yang selama ini belum benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
“Kalau di pusat bicara soal nasionalisasi, di daerah juga harus berani mengembalikan aset yang dikuasai segelintir pihak. Jangan sampai fasilitas publik hanya jadi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Menurutnya, aparat daerah perlu menunjukkan keberanian menindak praktik mafia tanah hingga penyalahgunaan APBD.
“Pesan Presiden jelas, hukum jangan kalah oleh kekuasaan. Itu harus diwujudkan di Pamekasan, bukan hanya diucapkan,” tambahnya.
Ali Masykur mengingatkan, HUT ke-80 RI mestinya bukan sekadar upacara dan dekorasi, melainkan momentum mengurangi ketergantungan fiskal kepada pusat.
“Kemerdekaan hari ini berarti kemandirian ekonomi daerah. Kalau APBD masih terus defisit, kita tidak benar-benar merdeka,” ujarnya.
Dengan demikian, semangat kemerdekaan di Pamekasan tak cukup diperingati dengan simbol dan ritual. Pesan kenegaraan justru diharapkan jadi pemicu keberanian membenahi tata kelola aset dan menegakkan hukum secara adil di tingkat lokal.
