Jakarta – Ribuan massa berdemonstrasi di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat (DPR/MPR), di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024), menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilkada.
Massa mewakili berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga sejumlah komika, menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk mematuhi putusan MK pada Selasa (20/8/2024) lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, MK pada Selasa mengeluarkan putusan yang menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Putusan itu, menurut pakar akan berimplikasi memunculkan jumlah kandidat yang lebih banyak, sehingga masyarakat diberi lebih banyak pilihan.
Namun, sehari setelah MK mengeluarkan putusan itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendadak menggelar rapat dan dalam sehari menyepakati revisi UU Pilkada untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang rencananya digelar Kamis (22/8).
Dalam pantauan VOA, sejumlah selebritas, artis, sineas dan komika, antara lain Yono Bakrie, Bintang Emon, dan Arie Kriting tampak di antara kerumuman massa yang memadati gerbang samping DPR/MPR sejak pukul 09.00 WIB.
Artis Reza Rahadian mengatakan mengenai politik, biasanya dia selalu berhati-hati dalam mengambil sikap, termasuk tidak berpihak kepada kubu mana pun. Namun, kali ini dia tidak bisa tinggal diam melihat upaya untuk ‘membegal MK’.
“Saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tetapi hari ini saya tidak bisa tinggal diam melihat MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah sebelumnya porak-poranda. Dan hari ini kita sudah mendapatkan keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal,” kata Reza saat berorasi di hadapan para pedemo.
Sineas Joko Anwar, yang kondang dengan nama Jokan, mengatakan dia mengikuti demo karena sudah muak dengan para penguasa yang selama ini menggunakan instrumen hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau.
“Mungkin kalau dilihat sekarang, secara ekonomi, kita bisa bekerja dengan baik, berkecukupan, tapi apa gunanya kalau tata negara kita hancur.. Mengerikan sih ke depannya, kalau dibayangkan, bahwa ada penguasa yang bisa berbuat apa saja demi apa pun yang mereka mau,” kata Jokan.
Senada dengan Jokan, Jamalullail Abizzati dari Forum Betawi Intelek mengatakan pihaknya menolak upaya yang dilakukan DPR RI untuk membegal putusan MK.
“Lengsernya Soeharto pada Reformasi 98, hanya melahirkan Soeharto baru,” ujarnya.
Sejumlah pedemo juga mengkritik kinerja DPR yang lambat mengesahkan RUU penting lainnya, tetapi gesit meloloskan revisi UU Pilkada yang tidak mengakomodasi putusan MK.
“Mereka (DPR), giliran UU seperti (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Masyarakat Adat, mereka lama banget ya. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sudah 20 tahun belum disahkan juga. DPR harusnya bisa mewakili rakyat, dan harusnya tidak meloloskan RUU Pilkada,” kata Rafa dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kolektif Semai.
