Karimun (Jurnal) – Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq melantik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Karimun di ruang pertemuan Kantor Camat Karimun, Selasa (10/6).
Ketua pelaksana yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD dan Kesbang) Kabupaten Karimun, Drs. Hurnaini menyampaikan, pengurus FPK periode 2014-2017 yang dilantik terdiri dari Ketua Dewan Pembina FPK Kecamatan Karimun, Ramli, S. Sos, M.Si dan anggota sebanyak 15 orang terdiri dari perwakilan pemuka adat, suku, etnis dan tokoh masyarakat.
Susunan pengurus FPK Kecamatan Karimun antara lain ketua Raja Sanusi, wakil ketua Raja Ruslan, dan sekretaris Ngantar Tarigan.
“Pelantikan ketua dan anggota FPK tingkat kecamatan seperti ini untuk yang keempat kalinya. Yang mana petama acara pelantikannya untuk Kecamatan Tebing, kedua Buru, ketiga Meral Barat dan kali ini Kecamatan Karimun,” ujar Hurnaini.
Menurut Hurnaini, maksud dari kegiatan ini agar pemerintah daerah maupun masyarakat mengetahui bahwa FPK Kecamatan Karimun telah dibentuk dan terlegalitas keberadaannya. Sedangkan tujuannya agar tercipta keamanan, koordinasi dan kerja sama yang baik sesama pengurus FPK se-Kabupaten Karimun.
Dalam kegiatan ini pendanaannya dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.19.01.17.06.5.2 tanggal 6 Januari 2014,” ungkapnya.
Wakil Bupati Aunur Rafiq yang juga Ketua Dewan Pembina FPK Kabupaten Karimun mengatakan, FPK merupakan salah satu wadah yang dibentuk pemerintah sebagai wujud penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat dan sebagai mitra pemerintah yang memiliki peranan penting dalam upaya kerja sama memantapkan kerukunan nasional dan mewujudkan tata kehidupan yang harmonis.
FPK adalah pelaksana kegiatan integrasi anggota masyarakat dan berbagai ras, suku etnis, yang merupakan suatu konsep hidup rukun, damai serta tenteram yang didasari rasa saling memiliki, menghargai kemudian peduli terhadap sesama masyarakat.
Menurut Rafiq, FPK merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional.
Dalam rangka menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya Kedaulatan NKRI, maka perlu adanya Pembauran Kebangsaan yang mana untuk kedepannya forum ini dapat menjadi lembaga yang aktif dalam membantu meningkatkan kondusivitas wilayah, keamanan dan kerukunan masyarakat demi tetap tegaknya kedaulatan NKRI.
Rafiq mengharapkan ketua beserta pengurus yang dilantik dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Amanah dan dapat menjalin koordinasi serta kerja sama dengan pihak terkait baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten secara sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Rafiq. (edy)
