Usaha Atasi Krisis Iklim Belum Maksimal
Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Puspa Dewy mengatakan upaya untuk mengatasi krisis iklim secara global belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan skema pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang dan miskin yang masih didominasi dengan skema utang.
“Seharusnya pendanaan iklim, terutama bagi negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, tidak bisa menggunakan skema utang karena kita sudah merasakan dampaknya dari krisis iklim yang itu diakibatkan dari aktivitas korporasi maupun negara-negara industri,” ungkap Dewy.
WALHI, kata Dewy, juga menilai bahwa skema pendanaan transisi energi yang dikemas dalam bentuk JETP juga tidak menjawab dan menyelesaikan persoalan yang ada, karena bentuknya adalah utang dan tentu saja membebani negara-negara berkembang dan juga miskin.
“JETP merupakan skema yang tidak bisa mengatasi ataupun menjawab transisi energi yang berkeadilan, kenapa? Skema pendanaannya saja didominasi dengan utang, hanya 0,8 persen dana JETP di Indonesia yang dalam bentuk hibah. Jadi kita bisa melihat sendiri skema transisi energi pun di Indonesia masih didominasi dengan utang. Belum lagi kalau kita melihat proyek-proyek iklim hari ini, di luar dari skema JETP itu juga masih tidak menjawab transisi energi yang berkeadilan,” jelasnya.
Presiden Jokowi, kata Dewy, harusnya bisa lebih tegas mengatakan pada pemimpin dunia untuk bisa memikul tanggung jawab lebih besar dalam melakukan aksi-aksi nyata untuk mengatasi krisis iklim yang semakin memburuk dari hari ke hari.
“Ini mengembalikan tanggung jawab dari negara industri dan negara maju terhadap apa yang terjadi, yaitu krisis iklim saat ini. Kalau kita mau melihat, skema (utang) ini malah justru membuat negara-negara miskin yang harusnya dia mendapatkan hibah untuk mengatasi krisis iklim justru kemudian diberikan jeratan utang-utang,” katanya.
“Dan kita tahu beberapa negara miskin bahkan tidak sanggup lagi untuk membayar utang apalagi dengan skema-skema ini akan semakin membenani negara karena bisa berimplikasi pada rakyat marginal di mana subsidi terhadap layanan publik, hak-hak dasar masyarakat termasuk pada perempuan dan kelompok rentan yang membutuhkan respons khusus dari negara,” tandas Dewy..
WALHI yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil Indonesia, kata Dewi, menyerukan beberapa hal dalam upaya mengatasi permasalahan krisis iklim ini. Pertama, mendorong demokrasi energi yang mengutamakan energi untuk masyarakat ketimbang untuk industri, dan memberikan masyarakat termasuk perempuan kekuasaan untuk memutuskan mengenai sumber-sumber energi yang ingin mereka gunakan.
Kedua, mendesak tanggung jawab historis dan pemenuhan komitmen pembiayaan iklim dari negara-negara industri maju, termasuk G20. Ketiga, jangan ada lagi kesepakatan-kesepakatan G20 yang melahirkan kebijakan, skema dan proyek-proyek solusi palsu, Keempat, pendanaan publik untuk keadilan gender, iklim dan ekonomi.
“G20 berhenti menawarkan solusi utang, batalkan utang untuk negara-negara miskin,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
