“Pertama kami mengedukasi masyarakat. Kedua, tentu upaya pencegahan seperti apa juga sudah kami punya strateginya. Ketiga, kami melakukan surveillance. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan surveillance terus menerus per minggu terkait ISPA. Nanti sesudah pemantauan kasus memalui sistem kewaspadaan dini dan respons, kami akan melakukan upaya penanganannya,” ungkapnya.
Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Muhammad Aminullah, mengatakan polusi udara di Jakarta merupakan masalah struktural. a mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya polusi udara, termasuk maraknya penggunaan transportasi pribadi dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap sektor industri.
“Hal yang seperti itu gagal dipahami pemerintah. Makanya pemerintah solusi-solusinya ke uji emisi dan bagaimana mengintervensi penggunaan kendaraan pribadi. Padahal ada masalah besar di balik itu sebetulnya dan tidak tersentuh sama pemerintah,” katanya kepada VOA.
Dalam catatan Walhi Jakarta tingkat ketaatan industri di ibu kota cukup lemah. Pada 2021 ada sekitar 474 usaha yang tidak taat soal perizinan izin lingkungan.
Walhi juga mencatat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu melakukan pengawasan terhadap 848 pemegang izin lingkungan setiap tahunnya. Padahal setiap tahunnya mereka mengeluarkan lebih dari 3.000 izin lingkungan.
“Dari 2019-2021 itu ada 2.600 usaha yang tidak taat izin lingkungan. Ini bentuk tidak taatnya bermacam-macam ada yang lalai dalam pelaporan. Ada juga telah memberi kerusakan terhadap lingkungan secara signifikan. Tingkat tidak taat itu masih rendah dengan pengawasan yang juga lemah dari pemerintah,” tandas Aminullah. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
