Bupati mengatakan, mengenai keberangkatan penumpang seperti di Pelabuhan Internasional Meranti tidak bisa disamakan dengan di Karimun.
Hal ini lantaran wilayah Meranti tidak menjadi bagian operasi sindikat perdagangan orang. Sementara di Karimun menjadi daerah beroperasinya sindikat.
“Jadi tidak bisa dilakukan persamaan seperti Meranti. Karena jelas Karimun menjadi pintu operasi sindikat tersebut,” katanya.
Bupati menegaskan bahwa dirinya terus memperjuangkan harapan masyarakat untuk berangkat ke luar negeri, bahkan ia mengaku menyampaikan langsung keluhan tersebut di dalam forum rapat GTRA pada rapat 3 Juli 2023 lalu.
“Saya bukan seperti Bupati Meranti bekerja dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Saya berpikir dan bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu kalau saya sering menyampaikan keluhan warga soal ini kepada Kepala Kantor Imigrasi, silahkan tanya langsung kepada beliau,” ucapnya.
Orang nomor satu di Karimun ini berharap masyarakat dapat memahami kondisi saat ini, dimana dari wewenang ia tidak punya terkait kondisi pengetatan.
“Namun, amanah tentang keluhan warga tetap akan diteruskan bahkan saya mohonkan ke Kepala Imigrasi. Jadi jika ada opini yang mengatakan bahwa saya tuli dan bisu terkait persoalan ini, saya terima dengan lapang dada, namun semua itu keliru. Saya menghindari statement gaduh, karena aparatur imigrasi dan satgas TPPO kita tengah bekerja dan melakukan operasi pemberantasan TPPO,” jelas Bupati. (yra)
Editor: Putri Permata Sari
