Pengamat: Kinerja Ekonomi Positif, Tapi Mulai Melambat
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira menilai meskipun kinerja ekonomi pada triwulan-I tahun ini positif, namun tidak bisa dipungkiri bahwa mulai terjadi perlambatan.
Ia menjelaskan, hal tersebut terlihat dari kinerja ekspor yang mulai menunjukkan adanya perlambatan, dan pertumbuhan investasi langsung yang hanya tumbuh di bawah empat persen.
Selain itu, berbagai mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, sedang mengalami kelesuan ekonomi sehingga harapan agar negara tersebut dapat mengimpor banyak bahan baku dari Indonesia ternyata tidak cukup signifikan.
Sedangkan dari sisi domestik, sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini diandalkan guna mendongkrak perekonomian tanah air, tumbuh rendah di kisaran 5 persen. Kalangan menengah atas, ujar Bhima, masih cukup khawatir terkait situasi global sehingga tidak banyak membelanjakan uang mereka.
Sementara itu, masih ada tiga juta pekerja yang berasal dari kalangan menengah bawah yang masih terdampak pandemi, dan angka pengangguran yang masih bertengger di level delapan juta orang.
“Jadi ini ada gejala apa? Ini menunjukkan bahwa ke depan ini situasi masih tidak menentu, dan sisi positif perbaikan ekonomi itu sekarang hanya dari WHO cabut status darurat COVID tetapi faktor lainnya, tekanan ekonomi ke bawahnya justru semakin meningkat, dan kita perlu waspada,” ungkap Bhima.
Maka dari itu, menurutnya pemerintah harus menyiapkan jaring pengaman untuk bersiap diri apabila ada tekanan baik dari eksternal maupun internal.
Ia melihat, pemerintah saat ini cenderung lambat dalam merespon berbagai kejadian yang bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian tanah air. Menurutnya banyak kebijakan yang bagus, akan tetapi tidak diimplementasikan oleh pemerintah.
“Devisa hasil ekspor harus direvisi aturannya, sudah ditunggu-tunggu tetapi belum juga ada wajib devisa disimpan di dalam negeri, itu bisa bantu likuiditas di dalam negeri lebih baik. Kedua, perlindungan sosial bagaimana? Mulai dari bantuan subsidi upah kenapa tidak dilanjutkan? Atau bagaimana membuat skema bantuan yang baru sehingga masyarakat yang terdampak pandemi dengan tekanan ekonomi seperti inflasi bisa ada daya beli yang terjaga,” jelasnya.
“Harus ada paket kebijakan diluncurkan, dan bukan dengan UU Cipta Kerja, beda masalahnya. Ini yang ditunggu harus ada paket kebijakan sepanjang 2023,” pungkas Bhima. [gi/em]
Jaringan: VOA
Editor: Rusdianto
