Amnesty International Indonesia Kecam Peningkatan Status Operasi
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai keputusan TNI untuk meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur merupakan hal keliru dan gegabah. Pertama, pilihan kebijakan dan tindakan itu sangat berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua.
“Banyak korban sipil yang jatuh, akan bertambah jumlah anggota TNI yang tewas. Lalu, akan banyak pula fasilitas layanan umum yang terdampak,” katanya kepada VOA.
Kedua, pilihan kebijakan yang dipilih TNI itu telah melangkahi mekanisme undang-undang yang mensyaratkan perlu adanya keputusan presiden dan persetujuan DPR sebagai keputusan politik negara. Ketiga, kebijakan itu bisa dianggap mendahului kajian yang tengah dilakukan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) atas perintah presiden.
“Lemhanas perlu segera menyampaikan pada presiden hasil kajian strategis beserta pilihan kebijakan yang lebih baik dan menurunkan eskalasi konflik bersenjata serta pentingnya keselamatan warga sipil. Termasuk pilot Susi Air yang tengah disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya,” jelas Usman.
Kemudian, dengan meningkatnya status operasi menjadi siaga tempur membuat Indonesia semakin tidak akan bisa menutupi masalah Papua di tingkat dunia. “Indonesia bisa masuk ke lumpur diplomatik yang akan menyulitkan Indonesia dalam menjaga reputasi internasional,” pungkas Usman.
OPM: Kami Tidak Takut dengan Operasi Apapun
Sementara itu juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan pihaknya tidak takut dengan peningkatan status operasi siaga tempur yang disiapkan oleh TNI.
“Operasi apa pun. Kirim pasukan model apa saja. Mau pasukan setan, pasukan laba-laba, pasukan kelelawar, pasukan tengkorak; kami TPNPB-OPM dengan rakyat Papua tidak panik. Karena bagi kami, prinsip kami, TNI-Polri yang datang ke Papua itu adalah pencuri, perampok dan teroris,” katanya kepada VOA. [aa/em]
Jaringan: VOA
Editor: Rusdianto
