Dia juga berpesan agar tidak cepat puas, bisa saja kedepannya indikator MCP bertambah. Oleh karena itu, perlu adanya wujud komitmen kuat dari semua pihak, tidak hanya kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi ini.
Terutama penguatan di Inspektorat dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal atau pendeteksi dini.
Dari data yang disampaikan Wakil Ketua KPK RI, Nurul Gufron pada rapat tersebut, Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, Kabupaten Lingga berada pada skor 74,78, sementara Statistik pengaduan masyarakat hanya berjumlah 21 pengaduan terhitung sejak 2017. Dan statistik laporan gratifikasi nihil, terhitung dari tahun 2015.
Tingkat kepatuhan LHKPN tahun 2021 juga sangat bagus, baik itu laporan dari eksekutif maupun legislatif, dengan nilai 100 persen.
Nizar turut menyampaikan terimakasih kepada Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah 1 (Sumbagut), Maruli Tua Manurung dan Tri Desa selaku koordinator wilayah Kepulauan Riau atas asistensinya terhadap Kabupaten Lingga.
Pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit ruang dalam tindak korupsi. Kerena peran Kepala Daerah adalah melindungi daerahnya didalam dan luar peradilan, apalagi yang bersentuhan dengan Tipikor.
