Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya Bobby Haryandi mengatakan RPJMD yang disusun hendaklah sesuai dengan RPJMD Nasional dan RPJMD Provinsi, yang mana sesuai arahan RPJPN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah adalah mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai sektor.
Dikatakan, masa jabatan Bupati yang seharusnya periode 2021-2026 diperpendek menjadi periode 2021-2024, artinya terjadi pengurangan masa jabatan Bupati yang berakibat pendeknya pelaksanaan pembangunan yang dirancang dalam RPJMD yang disusun dalam paripurna ini, untuk itu perlu kiranya kepala daerah menyesuaikan rancangan pembangunan jangka menengah ini agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“RPJMD ini hendaklah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah dengan mengesampingkan persoalan politis agar pembangunan yang dilaksanakan benar benar implementasi dari semangat pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.
Terkait postur APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kecil, fraksi Partai PDI Perjuangan mengharapkan Bupati dan wakil Bupati selaku pimpinan daerah agar dapat melakukan lobi-lobi sharing anggaran dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat cepat terealisasi bukan justru sebaliknya menggunakan biaya APBD terhadap pekerjaan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah propinsi atau pusat.
“Pada prinsipnya kami dari fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung program pembangunan yang telah disusun didalam Ranperda, karena kami dari fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa program pembangunan yang telah disusun tersebut merupakan program prioritas yang mampu memberikan kontribusi untuk membawa Kabupaten Kepulauan Meranti ke arah yang lebih baik yaitu Maju, Cerdas dan Bermartabat. Kami berharap rencana pembangunan dari 7 program strategis kepala daerah tersebut dapat segera terealisasi dengan tepat sasaran,” kata Bobby.
Dikatakan lagi, meskipun mendukung, fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan catatan atau masukan, dimana DPRD yang merupakan wakil rakyat di parlemen memang mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan serta memberi kritik dan saran atas kinerja atau program eksekutif.
Adapun saran dan masukan yang diberikan adalah sebagai berikut:
Program pembangunan yang telah disusun sedemikian rupa yang meliputi gambaran umum wilayah harus betul-betul disesuaikan dengan kondisi terkini, permasalahan daerah dan isu strategis khususnya terkait pandemi Covid-19, serta program dan kegiatan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap kepada pemerintah daerah agar program pembangunan yang direncanakan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan serta peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang relatif mengalami peningkatan dimasa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.
Harapan lain yang tak kalah menarik untuk dapat terealisasi dari rencana program yang telah disusun tersebut yaitu perbaikan sarana prasarana umum dan reformasi birokrasi untuk dijelaskan secara detail dari pihak eksekutif, agar Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat dapat terwujud dengan baik dan dapat membawa kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.
Sebagai tambahan, mengingat situasi yang belum aman dikarenakan wabah pandemi Covid-19 yang semakin meresahkan seluruh masyarakat yang terkena dampaknya, untuk itu fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah tetap fokus mengatasi wabah pandemi covid-19 ini, khusus mengatasi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam pandangan umum ini dapat dilanjutkan pada persidangan-persidangan selanjutnya.
Fraksi Partai Golkar Plus melalui juru bicaranya, Pauzi yang memberikan pandangan terkait visi kepala daerah yakni menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat Di Provinsi Riau Indonesia dengan misi dan dengan 7 program strategisnya.
“Kami Fraksi Partai Golkar Plus mendukung dengan rencana program kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Menyikapi situasi dan kondisi yang kita hadapi akibat dari pandemi Covid-19 yang penuh dengan tantangan ini, dimana tatanan kehidupan yang berubah, persoalan ekonomi masyarakat yang penuh dengan ketidakpastian dan persoalan angka kemiskinan yang tinggi serta lapangan pekerjaan yang minim, maka dalam rangka penyusunan RPJMD ke depan perlu disesuaikan dengan postur anggaran yang ada dan disusun berdasarkan prinsip efesiensi dan efektivitas agar RPJMD dapat direalisasikan sesuai ketersediaan anggaran,” kata Pauzi.
“Mengingat RPJMD ini merupakan arah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi janji politik kepada masyarakat maka dipandang perlu pengkajian dan pendalaman yang matang dan kita mengharapkan program pembangunan yang direncanakan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan. Produk RPJMD harus direncanakan secara cermat dengan memperhatikan kondisi dan situasi saat ini. Demikian pula prediksi kondisi dan situasi tahun-tahun mendatang. Implementasi dari RPJMD ini harus didukung oleh kesiapan darmasing-masing OPD dalam menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya,” katanya lagi.
Sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, fraksi Partai Golkar Plus juga mengharapkan agar program dibidang pendidikan perlu di rencanakan dengan baik. Juga yang tak kalah pentingnya adalah program dibidang kesehatan khususnya dimasa pandemi covid-19 ini. Disamping itu pula program pembangunan infrastruktur juga harus mendapat perhatian serius.
“Dengan beberapa persoalan diatas, kami mohon penjelasan detail mengenai strategi pemerintah daerah dalam menghadapi situasi dan persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang. Fraksi Partai Golkar Plus menyetujui Ranperda RPJMD untuk ditindaklanjuti ke proses pembahasan dan mengharapkan Ranperda RPJMD yang disahkan nanti betul-betul telah memenuhi hasrat masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti pada dekade 5 tahun kedepan. Dan kami akan terus melakukan pengawasan maksimal setiap program yang akan dilaksanakan,” pungkasnya.
