Karimun (Jurnal) – Panwaslu Kecamatan Tebing mengadakan sosialisasi tentang pengawasan tahapan pemilu legislatif dan pemilihan Capres dan Cawapres yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, kegiatan tersebut dilakukan di aula meeting room Hotel Karimun City, Jumat (30/3).
Ketua panitia pelaksana sosialisasi, Welly Krisdianto mengatakan, tujuan kegiatan sosialisasi tersebut agar peran masyarakat dapat lebih leluasa mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Karimun.
“Dengan terbitnya UU nomor 7 tahun 2017 memberikan warna baru dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu dengan terlibatnya masyarakat secara partisipatif dalam pengawasan Pemilu,” kata Welly.
Sementara itu Ketua Panwascam Tebing, Syahril berharap para peserta lebih bisa mengamati secara cepat dan tepat terhadap temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pada saat menjelang maupun pelaksanaan pemilu.
“Ya semoga para peserta sosialisasi ini lebih bisa secara cepat mengamati jika ada pelanggaran di lapangan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, para petugas Panwaslu Kecamatan Tebing agar dapat menyampaikan hasil pantauan yang mereka lakukan secara real, dan juga dapat memberikan informasi yang pasti kepada pasangan calon peserta pemilu.
“Memberikan suara sebagai pemilih, menghindari golput, ikut serta sebagai relawan pemantau pemilu, menyampaikan hasil pantauan atas pemilu dan memberikan umpan balik terhadap kebenaran informasi pasangan calon peserta pemilu,” tambah Syahril.
Di waktu yang bersamaan, orang nomor satu di wilayah hukum Polsek Tebing, AKP Budi Hartono mengatakan, pihaknya dan anggota kepolisian Polsek Tebing juga ikut mengamankan jalannya pemilu 2019.
“Namun tetap harus didukung dari segala lini, karena tidak hanya panwaslu atau Polri saja namun perlu didukung serta pengawasan dari semua lapisan masyarakat. Untuk itu kepada bapak ibu yang diundang agar dapat memahami terhadap peraturan terbaru apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat tahapan pemilu dimulai,” ujar Kapolsek Tebing itu.
Ia berharap agar nantinya pada saat pelaksanaan pemilu, tidak ada kajadian anarkis yang dilakukan oleh para pendukung calon Legislatif maupun Capres dan Cawapres.
