Ada Temuan BPK pada Belanja Reses, Sekretariat DPRD Natuna Perketat Pengawasan

Natuna, JurnalTerkini.id – Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pertanggungjawaban belanja kegiatan reses Tahun Anggaran 2025.

Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Natuna, Edra Zulhendriadi mengatakan, meskipun dirinya baru sekitar dua bulan menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ia memastikan rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi dalam memperketat pengendalian dan pengawasan kegiatan reses.

“Sebagai PPTK, saya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengendalian kegiatan reses. Lebih cermat mengendalikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan reses serta melakukan verifikasi keabsahan dan kebenaran materiil dokumen administrasi pembayaran,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026).

Adapun temuan BPK tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja kegiatan reses Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan senyatanya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Saat ini, seluruh anggota DPRD Natuna tengah melaksanakan masa reses III. Edra menjelaskan, masa pelaksanaan reses dibedakan berdasarkan daerah pemilihan (dapil), dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah.

“Untuk Dapil 1 masa pelaksanaan reses dilaksanakan selama 6 hari karena satu daratan. Untuk Dapil 2 dan 3 karena di pulau-pulau, pelaksanaannya selama 12 hari,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagai PPTK, dirinya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran, serta menyusun dan memverifikasi laporan beserta kelengkapan pertanggungjawaban sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam tahap persiapan, sejumlah hal dilakukan, mulai dari penyusunan dokumen, penjadwalan kegiatan, hingga penerbitan surat tugas pendampingan.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, PPTK melakukan pengendalian dan pemantauan agenda reses, daftar hadir, dokumentasi, serta rekapitulasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat.

Edra juga menyebut pihaknya akan meminta perbaikan atau melengkapi dokumen apabila ditemukan kekurangan administrasi pendukung dari tenaga administrasi.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atau surat pertanggungjawaban (SPJ).

Dengan penguatan pengawasan pada setiap tahapan tersebut, ia berharap pelaksanaan reses DPRD Natuna dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah terulangnya persoalan pertanggungjawaban anggaran seperti yang ditemukan BPK pada tahun sebelumnya. (Ron)

Pos terkait