Narkoba Mulai Masuk Fase Produksi di Sumbar, Wagub Sumbar Vasko Ajak Seluruh Kepala Daerah Bergerak Bersama

Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar di Ruang Rapat Istana Gubernur (Dok. Adpim Sumbar)
Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar di Ruang Rapat Istana Gubernur (Dok. Adpim Sumbar)

PADANG, Jurnalterkini.id — Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sumatera Barat kian mengkhawatirkan. Wilayah yang dulunya dikenal sebagai jalur perlintasan, kini mulai bertransformasi menjadi daerah produksi.

Menghadapi situasi ini, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, meminta seluruh kepala daerah segera bergerak bersama dan mengambil langkah konkret tanpa menunggu persoalan semakin meluas.

Bacaan Lainnya

Seruan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026), dengan tema “Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat”.

Rapat dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumbar, Kepala BNNP Sumbar, perwakilan Kapolda Sumbar, serta instansi terkait lainnya.

Bukan Lagi Sekadar Jalur Lintas, Tapi Sudah Menjadi Daerah Produksi

Vasko Ruseimy menegaskan bahwa persoalan narkoba tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan kepolisian atau BNN semata. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, harus terlibat aktif.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko.

Ia mengingatkan agar rapat ini tidak berhenti sekadar pada diskusi, tetapi menghasilkan komitmen nyata. “Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.

Data Mengkhawatirkan: 85 Ribu Pemuda Sumbar Terpapar

Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, menyampaikan data yang memprihatinkan. Berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional 2025, diperkirakan sebanyak 85.666 penduduk Sumbar usia 15–24 tahun telah terpapar narkoba. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap generasi muda di daerah ini.

Selain itu, pemetaan BNNP mencatat adanya 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, dan sembilan di antaranya sudah masuk kategori bahaya.

Layanan Terbatas, Rehabilitasi Kurang Optimal

Penanganan narkoba di Sumbar menghadapi sejumlah kendala mendasar. Layanan BNN saat ini baru tersedia di empat kabupaten/kota: Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP berencana memperluas ke Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya, namun dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

Fasilitas rehabilitasi juga belum memadai. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditetapkan, hanya sekitar 5–6 institusi yang benar-benar aktif memberikan layanan. Oleh karena itu, BNNP mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap di rumah sakit daerah masing-masing.

Edukasi Antinarkoba Masuk Kurikulum, Desa Bersinar Diperkuat

Upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui jalur pendidikan. Materi antinarkoba sudah mulai dimasukkan ke kurikulum keminangkabauan di tingkat SMK, dan direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, PJOK, serta Bimbingan Konseling untuk jenjang SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028. Pemerintah kabupaten dan kota diminta turut memasukkan edukasi antinarkoba sejak jenjang PAUD hingga SMP.

Di tingkat masyarakat, program Desa Bersinar akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Penguatan keterampilan dan peluang usaha bagi pemuda di kawasan rawan juga menjadi strategi utama agar generasi muda memiliki aktivitas positif dan tidak mudah terjerumus narkoba.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sumatera Barat berharap sinergi antar-pemerintah daerah dan lembaga terkait semakin kokoh, sehingga pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi dapat berjalan terpadu hingga ke tingkat nagari dan masyarakat luas. (Dion).

Pos terkait