TEGAL, Jurnalterkini.id – Jalannya sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana dengan terdakwa ERC di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tegal pada Kamis (19/11/2026) menyedot perhatian publik. Selain agenda pemeriksaan saksi dalam tahap pembuktian, suasana sidang juga diiringi kedatangan puluhan pekerja cleaning service asal Brebes yang menuntut kepastian pelunasan sisa upah kepada pelapor, Darwanto, selaku Direktur PT Mataram Cakra Buana Agung (MCBA).
Perkara bernomor 115/Pid.B/2026/PN Tgl ini disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai Hery Cahyono, S.H., M.H., bersama hakim anggota Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., dan Rizqa Yunia, S.H. Sementara itu, perkara ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nimas Ayu Dianing Asih, S.H.
Pemeriksaan Saksi, Kondisi Kesehatan, dan Jadwal Sidang
Lima saksi dijadwalkan hadir untuk diperiksa pada persidangan kali ini, termasuk Darwanto yang berstatus sebagai pelapor. Dalam jalannya sidang, majelis hakim menyoroti beberapa aspek penting, mulai dari pembuktian perkara, kondisi kesehatan terdakwa, hingga penjadwalan sidang berikutnya.
- Syarat Bukti Medis: Majelis hakim menekankan bahwa setiap pengajuan pembantaran, perawatan medis, atau evaluasi kesehatan wajib disertai bukti medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekam medis menjadi acuan utama majelis hakim untuk menilai kelayakan permohonan tersebut. Permohonan baru dapat dipertimbangkan bila hasil pemeriksaan medis menunjukkan penurunan kondisi kesehatan, dan tidak dapat dikabulkan begitu saja tanpa bukti pendukung yang memadai.
- Rencana Keterangan Dokter: Kubu terdakwa maupun kuasa hukum sempat melontarkan kemungkinan menghadirkan dokter untuk menjelaskan langsung kondisi kesehatan ERC, lengkap dengan dokumen rekam medis pendukungnya.
- Agenda Lanjutan: Majelis hakim menetapkan jadwal persidangan berikutnya pada 11 dan 17 Desember, sekaligus meminta para pihak menyiapkan pemanggilan saksi-saksi lanjutan.
Dalam kesaksiannya, seorang saksi mengaku lupa tahun pasti saat berkunjung, namun membenarkan dirinya pernah mendatangi serta melihat kantor MC. Terkait posisi di PT MCBA, saksi menerangkan bahwa perubahan peran yang tidak tercantum dalam struktur atau akta pendirian perusahaan bisa dilakukan lewat rapat terbatas maupun pertemuan internal. Meski begitu, kenaikan jenjang jabatan tertentu seperti dari manajer menjadi direktur tetap membutuhkan mekanisme rapat.
Penjelasan Keluarga Terdakwa Soal Konflik Bisnis dan Dinamika Hukum
Di luar ruang sidang, anak terdakwa, Obi, memaparkan latar belakang sengketa bisnis yang menurut pihak keluarga berkaitan erat dengan perkara yang sedang berjalan.
Obi menceritakan bahwa hubungan kerja sama bermula dari proyek penyediaan tenaga kerja bagi pabrik Under Armour (PT Nesia Pan Knith/NP) di Ungaran. Konflik disebut berkembang seiring adanya pernikahan siri, penyatuan PT Kemilau Jaya AR ke PT MCBA, hingga penunjukan ERC sebagai General Manager (GM) serta Obi sebagai Manajer Operasional Jawa Tengah.
Menurut pihak keluarga, ketegangan internal perusahaan memuncak akibat kendala operasional dan klaim pembayaran yang dinilai belum cair. Mereka turut mengklarifikasi pengalihan tiga pembayaran invoice senilai total Rp303 juta ke rekening pribadi:
- Lebih dari Rp190 juta dipakai untuk membayar gaji serta cicilan tunjangan hari raya (THR) karyawan MC Slawi.
- Sekitar Rp110 juta digunakan untuk menutup biaya operasional yang sebelumnya ditalangi oleh ERC.
Keluarga ERC juga mengungkapkan bahwa masih ada kewajiban pembayaran fee proyek sebesar 5 persen yang belum diselesaikan oleh Darwanto, padahal kesepakatan tersebut telah tertuang dalam surat perjanjian, surat kuasa, dan job description. Dalam persidangan, Darwanto disebut mengakui adanya kontribusi proyek yang besar dari ERC, namun tidak membayarkan total fee yang diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar selama proyek berlangsung.
Selain sengketa bisnis, pihak keluarga menyoroti sejumlah aspek proses hukum mulai dari persoalan saksi, penerbitan surat DPO yang dilaporkan ke Polres Tegal Kota dan disebut telah diperiksa Propam, hingga upaya mediasi yang buntu. Mereka juga mengaku telah melayangkan surat kepada pimpinan PN Tegal, JPU, serta Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Tuntutan 37 Pekerja Cleaning Service Rest Area KM 260 Brebes
Di area halaman PN Tegal, rombongan pekerja cleaning service dari Rest Area KM 260 Brebes hadir memberikan dukungan moral kepada ERC, yang kini disebut memimpin mereka di perusahaan outsourcing pengelola tenaga kerja rest area tersebut.
Namun, kedatangan massa yang dikoordinasi Gofar Uwais itu juga bertujuan menemui Darwanto untuk menagih sisa gaji dari masa ketika proyek rest area dikelola PT MCBA—perkara yang disebut telah dilaporkan ke Polres Brebes.
Gofar memaparkan bahwa persoalan ini menyangkut hak 37 pekerja. Berdasarkan kesepakatan di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Brebes, ada tunggakan gaji selama 1,5 bulan yang sebelumnya tertahan, tetapi baru satu bulan yang terealisasi. Artinya, masih tersisa hak setengah bulan gaji yang belum dibayarkan.
”Saya hanya meminta kejelasan waktu dan kepastian pembayaran hak setengah bulan gaji yang belum dilunasi tersebut,” kata Gofar.
Dengan estimasi kasar Rp1 juta per orang, sisa kewajiban tersebut diperkirakan mencapai Rp37 juta. Gofar menyebut masalah ini sudah berlarut-larut lebih dari dua tahun, dan pihaknya turut memperlihatkan sejumlah bukti panggilan dari Polres Brebes yang menurutnya sering tidak dihadiri Darwanto.
Kehadiran para pekerja ini semakin mempertebal sorotan publik atas proses hukum di PN Tegal: di satu sisi majelis hakim tengah menguji pembuktian lewat keterangan saksi, sementara di sisi lain hak pekerja yang diklaim belum tuntas ikut menuntut kepastian. Hingga kini, proses hukum terhadap ERC masih bergulir dan penilaian ada tidaknya unsur pidana sepenuhnya berada di tangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang sah. (Yadi)






