KEPRI (JurnalTerkini.id) – Janji pemberian bonus kepada kafilah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVIII di Padang, Sumatera Barat, tahun 2020 hingga kini masih menyisakan persoalan. Enam tahun berlalu, bonus bagi 16 peserta dengan total nilai mencapai Rp255 juta lebih dikabarkan belum juga direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah belum adanya kepastian pencairan bonus yang sebelumnya dijanjikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi para kafilah yang telah membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
Mhd Arian Syah, salah satu peserta kafilah Kepri pada cabang Tartil Al-Qur’an, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah seharusnya memberikan kepastian terhadap janji yang telah disampaikan kepada para peserta. Sebab, penghargaan tersebut bukan sekadar persoalan nominal, melainkan bentuk apresiasi atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih.
Berdasarkan informasi yang beredar, bonus yang dijanjikan kepada para kafilah bervariasi, mulai dari Rp7,5 juta hingga Rp50 juta, sesuai kategori dan prestasi yang diraih. Namun, hingga November 2026, realisasi pembayaran tersebut masih belum menemui kejelasan.
Ironisnya, dana bonus sebesar Rp255 juta lebih disebut telah dianggarkan sejak tahun 2020. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai bagaimana pengelolaan anggaran tersebut dan mengapa hak para peserta belum juga diselesaikan setelah bertahun-tahun.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni SKM, M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas solusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Dr. H. Mahadi Rahman, SQ, MPdI, mantan Direktur Quran Center Batam, mengaku telah berkomunikasi dengan Sekdaprov Kepri dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kepri. Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa bonus bagi para kafilah tersebut direncanakan akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027.
Jika rencana tersebut benar-benar terealisasi, para peserta harus menunggu hingga tujuh tahun sejak mengikuti MTQ Nasional 2020 untuk menerima bonus yang telah dijanjikan.
Mhd Arian Syah berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terus membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab dalam memenuhi komitmen kepada para kafilah.
Persoalan ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Sebab, pemerintah tidak hanya dituntut hadir ketika memberikan penghargaan secara simbolis, tetapi juga harus bertanggung jawab memastikan janji tersebut benar-benar sampai kepada penerimanya.
Publik juga berhak mendapatkan penjelasan secara transparan mengenai status anggaran bonus tersebut, alasan belum dicairkan, serta kepastian mekanisme penyelesaiannya.
Prestasi telah diraih, nama daerah telah diperjuangkan, dan janji telah disampaikan. Kini, yang ditunggu para kafilah bukan lagi sekadar pembahasan, melainkan bukti nyata dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menunaikan komitmennya. (red)
