Batam (JurnalTerkini.id) – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara transparan serta akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (2/9/2026).
Amsakar menjelaskan, target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan naik 7,21 persen. Kenaikan tersebut ditopang oleh penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan reklame videotron.
“Terkait optimalisasi PAD dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Amsakar di Batam, Rabu (2/9).
Di sisi belanja daerah, Pemko Batam menekan efisiensi belanja pegawai hingga turun 1,46 persen serta memangkas kegiatan seremonial. Sebaliknya, belanja barang dan jasa naik 14,86 persen untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi dialokasikan meningkat 20,98 persen yang diprioritaskan untuk penanganan banjir secara terpadu dari hulu ke hilir, pengelolaan sampah, serta perbaikan infrastruktur jalan.
Dalam sektor sosial, Amsakar memastikan keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial lansia, hingga jaminan kesehatan untuk mendukung capaian Universal Health Coverage (UHC) dengan basis data terpadu (by name by address).
Terkait dengan rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Pemko Batam saat ini tengah melakukan evaluasi komprehensif mengingat adanya penurunan dividen sebesar 22,07 persen akibat koreksi laba pada 2025.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” tutur Amsakar. (*/rom)
