Karimun (Jurnal) – Bertempat di ruang rapat Balai Rong Gedung DPRD Karimun, Pemkab Karimun dan DPRD menggelar sidang paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karimun, HM. Asyura, Wakil Ketua II, Azmi dihadiri Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq, unsur FKPD, SKPD, Camat-Camat serta anggota DPRD.
Bupati Karimun, Nurdin Basirun dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Aunur Rafiq mengatakan, dalam sidang paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Karimun mengajukan 1 (satu) rancangan peraturan daerah yaitu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
Pemerintah telah menetapkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang cukup komprenhensif, mulai dari level undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan teknis berupa peraturan menteri.
Pemerintah daerah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip Good Governance dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lanjut Rafiq, dalam pidato Bupati, reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi dengan makin besarnya anggaran belanja yang dikelola oleh Pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK dan bentuk pengawasan diperlukan baik secara internal melalui satuan kerja pengawasan maupun secara eksternal melalui keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dengan adanya perubahan struktur organisasi tatakerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Karimun ini, maka pembentukan organisasi perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan dan barang/ asset milik daerah dalam satu wadah organisasi diharapkan akan lebih optimal dan terorganisir dengan baik, ungkap Rafiq. (edy)
