“Pertama kita harus lihat dulu apa requirement-nya untuk perusahaan se-level Apple, Tesla itu seperti apa. Mereka ingin energi yang digunakan untuk memproduksi itu dari yang energi terbarukan. Nah EBT kita sudah berapa? Karena saat ini kapasitas produksi EBT masih rendah sekali,” ungkap Berly.
“Apple pernah kirim tim ke Bangka Belitung untuk memastikan timah yang dipakai atau Apple beli dari Bangka Belitung itu timahnya clear and clean, tidak dari tambang ilegal. Jadi itu PR yang harus dibereskan kalau mau menarik Apple buka pabrik di Indonesia,” tambahnya.
Kedua, katanya, yang harus diperbaiki adalah dari sisi governance yakni kemudahan dan kepastian ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah yang cenderung berubah-ubah seringkali membuat investor ragu untuk berinvestasi di tanah air.
Menurutnya, sebagai perusahaan global, Apple cenderung memiliki standar yang tinggi ketika berinvestasi di sebuah negara. Pemerintah, menurut Berly, tidak bisa hanya sekedar menawarkan insentif pajak yang bagi mereka tidak terlalu penting.
“Jadi tidak cukup hanya ditawarkan insentif pajak, karena bagi mereka yang sudah big company lebih penting ESG, profile mereka. Pemerintah harus meningkatkan bobot ESG-nya. Kalau ternyata pabriknya tidak memenuhi ESG, misalnya dari tambang ilegal, itu bisa merusak pasar mereka sedunia,” tuturnya.
“Tidak bisa secara mudah pemerintah Indonesia minta Apple untuk bangun pabriknya di sini. Justru di balik nanti Tim Cook nanya ke Indonesia “What have you done?” untuk memenuhi standar Apple,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
