Dalam konteks kendaraan listrik, menurutnya, ada dua instrumen yang perlu diperhatikan pemerintah, yakni insentif dan disinsentif. Menurutnya, sebelum adanya pemberian insentif untuk kendaraan listrik, seharusnya pemerintah memberikan disinsentif bagi pengguna kendaraan BBM seperti pajak karbon yang saat ini ditunda penerapannya oleh pemerintah.
“Jadi apakah menarik? Ya tentu saja menarik untuk masyarakat membeli. Tetapi harus ada trade off yang jelas, karena kalau untuk mempercepat kendaraan listrik, ya harus seimbang antara insentif untuk kendaraan lsitrik dan disinsentif kendaraan BBM. Karena kendaraan BBM itu hidden subsidinya masih banyak, seperti pemerintah ngurusin udara bersih gak dibayarin oleh pembuat polusinya, kalau dipabrik kan jelas, mereka melakukan pembersihan tetapi kalau mereka mengeluarkan emisi atau polusi melebihi ambang batas mereka harus bayar denda. Kalau di sini kan enggak,” pungkasnya. [voaindonesia]
Editor: Rusdianto
