KABUPATEN MALANG (JURNALTerkini.id) – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang terus digulirkan.
DPRD Kabupaten Malang bersama Pemerintah Kabupaten Malang berupaya menyatukan pandangan agar regulasi ini dapat segera disahkan, guna menjamin ketersediaan dana pesta demokrasi mendatang tanpa mengganggu stabilitas anggaran daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Malang, H. Ali Murtadlo, S.H., menegaskan bahwa pembentukan dana cadangan ini bukan tanpa alasan. Kebutuhan anggaran Pilkada yang sangat besar dinilai tidak bijaksana jika dibebankan dalam satu tahun anggaran saja, karena berpotensi menggeser program-program prioritas lain yang juga dibutuhkan masyarakat.
“Langkah penyusunan raperda ini dilatarbelakangi oleh besarnya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang tidak memungkinkan untuk ditanggung sepenuhnya dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pengumpulan dana secara bertahap menjadi solusi strategis agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga,” ujar Ali Murtadlo, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar arah kebijakan ini berjalan selaras.
Detail teknis terkait besaran peruntukan serta jangka waktu penyisihan anggaran nantinya akan dibahas dan disepakati bersama antara Pansus DPRD dan tim dari Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Slamet Edi Purwanto, menjelaskan bahwa penyisihan dana cadangan diharapkan baru dapat dimulai pada tahun 2028.
Penyesuaian jadwal ini dilakukan karena dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2027 belum mencantumkan alokasi dana cadangan Pilkada.
Berdasarkan kajian akademis yang sedang berjalan, kebutuhan dana Pilkada Kabupaten Malang pada periode mendatang diperkirakan mencapai kisaran Rp118 miliar hingga Rp135 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Pilkada 2024, yang saat itu dialokasikan sekitar Rp100 miliar dengan penyerapan efektif sekitar Rp80 miliar.(Jati).
