KABUPATEN MALANG (JurnalTerkini.id) – Menjadikan transparansi sebagai budaya kerja di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (12/11/2026).
Wabup Lathifah menjelaskan, keterbukaan informasi publik tidak boleh dipahami sekadar rutinitas administrasi semata, melainkan harus diwujudkan dalam pelayanan nyata kepada masyarakat.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat, dan pemerintah wajib menyediakannya dengan cara yang mudah diakses oleh siapa saja.
“Keterbukaan informasi menempati posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil pemerintah, sekaligus ikut berpartisipasi memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan yang diharapkan,” jelas Wabup Lathifah.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antarinstansi dalam mengelola informasi publik.
Pengelolaan dokumen yang rapi, sistem informasi yang andal, serta petugas yang responsif adalah kunci agar pelayanan informasi publik semakin optimal.
Kegiatan monev ini juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menerima masukan dan catatan perbaikan dari tim penilai guna meningkatkan kualitas layanan informasi di tahun mendatang (2027).
Pemerintah Kabupaten Malang bertekad terus memperbaiki diri, menjadikan informasi yang terbuka sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi yang baik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan, serta mewujudkan Kabupaten Malang yang transparan, akuntabel, dan semakin berdaya saing di masa depan. (Jati)
