JurnalTekini.id — Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan perubahan APBD 2026 ke DPRD. Sejumlah pos anggaran disesuaikan, mulai dari Dana Desa, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga belanja wajib.
Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Tantawi Jauhari saat mewakili Bupati Inhil dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Inhil Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026, Senin (28/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil Asmadi dan dihadiri Ketua DPRD Iwan Taruna bersama 25 anggota dewan. Agenda paripurna membahas penyampaian penjelasan Bupati atas Ranperda Perubahan APBD Inhil Tahun Anggaran 2026.
Tantawi menyebut perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan perkembangan kondisi setelah APBD 2026 ditetapkan.
Ada sejumlah faktor yang mendorong perubahan tersebut. Di antaranya perubahan penganggaran Dana Desa berdasarkan regulasi terbaru, dukungan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla, pemenuhan belanja wajib dan earmark, serta pergeseran anggaran untuk mengoptimalkan program dan kegiatan.
Pemkab Inhil juga memasukkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu dasar penyesuaian.
«“Penyesuaian ini merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD diarahkan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tantawi saat membacakan sambutan Bupati.»
Pemkab Inhil selanjutnya akan membahas Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama DPRD. Pemerintah daerah berharap seluruh penyesuaian anggaran dapat dibahas secara tepat dan sesuai ketentuan.
Tantawi juga meminta dukungan DPRD agar seluruh tahapan pembahasan berjalan hingga Ranperda Perubahan APBD 2026 mendapat persetujuan bersama dan ditetapkan sesuai jadwal.
