Karimun (Jurnal) – DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menunggu penyerahan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2014 dari pemerintah daerah, sebagai dasar pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2015.
“Kami minta pihak eksekutif segera menyerahkan LPP APBD 2014, kami khawatir pembahasan RPABD Perubahan 2015 terlambat karena sekarang sudah pertengahan tahun, bahkan memasuki akhir Juni,” kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Karimun Ady Hermawan belum lama ini.
Ady Hermawan mengatakan, LPP APBD 2014 menjadi acuan dalam menyusun anggaran, karena silpa yang tercantum dalam LPP APBD akan dituangkan dalam APBD 2015.
“Termasuk juga Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), juga jadi acuan bagi kami dalam membahas APBD-P 2015,” kata dia.
Mekanismenya memang seperti itu, Silpa 2014 yang dituangkan dalam LPP APBD merupakan pijakan bagi kami dalam menyusun APBD-P, kata dia.
Keterlambatan penyerahan LPP APBD 2014, menurut dia dikhawatirkan akan berdampak pada pengesahan APBD-P 2015 dan berdampak pula pada pelaksanaan program pembangunan.
“Kalau pengesahan APBD-P 2015 terlambat, maka pembahasan APBD murni 2016 akan ikut terlambat. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemda,” ucap dia.
Ia juga mempertanyakan kinerja para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dengan penyusunan LPP APBD 2014.
“Ini sudah tugas rutin setiap tahun, kenapa bisa lambat seperti ini. Aneh kalau para pembantu bupati tidak bisa menyelesaikannya,” ucapnya. (rdi)
