BUKITTINGGI, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus senantiasa hadir, bergerak aktif, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi keluarga maupun masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka secara resmi Jambore Kader PKK ke‑XXII sekaligus Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke‑54 Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026 di halaman Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan besar ini mengusung tema “Bersinergi, Berprestasi dan Menginspirasi Melalui 10 Program Pokok PKK, Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045”, dan diikuti langsung oleh ribuan kader PKK yang datang dari seluruh 18 kabupaten dan kota se‑Sumatera Barat.
Mahyeldi menyampaikan, penyelenggaraan jambore bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan momentum berharga untuk mempererat tali silaturahmi, saling berbagi pengalaman sukses, meningkatkan kemampuan diri, sekaligus membakar semangat agar para kader makin tangguh dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK hingga ke pelosok nagari dan kelurahan.
“Saya percaya yang hadir pada hari ini adalah orang‑orang yang berprestasi di daerah masing‑masing. Untuk itu, saya berharap pembinaan terhadap penguatan ketahanan keluarga di Sumbar dapat lebih diperkuat,” ujar Mahyeldi di hadapan para kader.
Gubernur menegaskan, kemajuan dan kesejahteraan daerah tidak akan tercapai jika hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan kerja sama erat dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Di sinilah letak peran strategis PKK, jaringannya menjangkau hingga ke rumah‑rumah warga, kelompok Dasawisma berada paling dekat dengan kehidupan sehari‑hari keluarga, sehingga peran dan kehadirannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan.
“Kesuksesan, keberhasilan akan sulit kita hadirkan tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua pihak mesti berperan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Mahyeldi meminta agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK terus diperhalus, disesuaikan, dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Program tidak boleh berhenti pada seremonial atau kegiatan rutin belaka, melainkan harus mewujud menjadi tindakan nyata yang benar‑benar menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat di lapangan.
Dari berbagai program yang dijalankan, Gubernur menyoroti dua hal utama: ketahanan pangan keluarga dan pengelolaan lingkungan hidup.
Mengenai ketahanan pangan, Mahyeldi mendorong seluruh kader menjadi penggerak utama pemanfaatan potensi pangan lokal di lingkungan masing‑masing, serta memperkuat kelompok‑kelompok usaha yang telah dibina PKK di tingkat nagari maupun kelurahan agar mandiri dan berdaya saing.
Sementara terkait persoalan sampah yang makin mendesak, ia menekankan perubahan harus dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah tangga. Di sinilah kader PKK dan Dasawisma memegang peran paling penting dan efektif.
“Tidak ada pilihan bagi kita sekarang selain bagaimana mengurangi sampah dari rumah dan dari kantor. Kader‑kader PKK dan Dasawisma barangkali akan bisa berperan untuk itu,” ujarnya.
Mahyeldi pun mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar yang telah menyusun dan menerbitkan buku berjudul 101 Cara Penanggulangan Sampah.
Buku itu diharapkan menjadi panduan praktis dan sumber inspirasi bagi para kader untuk merancang berbagai cara sederhana namun efektif mengurangi dan mengelola sampah di lingkungan sekitarnya.
Lebih mendalam, Gubernur menegaskan bahwa penguatan ketahanan keluarga adalah fondasi utama. Keluarga yang sehat, kuat, dan memiliki ketahanan sosial yang kokoh diyakini mampu menjadi benteng paling kuat untuk mencegah serta meminimalisir berbagai persoalan sosial yang mengancam, mulai dari penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga penyebaran paham dan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya.
“Kalau masing‑masing kita, pengurus PKK sampai kepada kelompok Dasawisma betul‑betul menjalankan 10 Program Pokok PKK, kita yakin hal‑hal yang terjadi pada saat ini, apakah itu narkoba, pergaulan bebas, LGBT yang ada di daerah kita, kita bisa meminimalisir,” tegas Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan agar seluruh langkah dan gerakan PKK senantiasa berpijak pada nilai luhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau: “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumbar, Harneli Mahyeldi, menyampaikan bahwa peringatan HKG ke‑54 ini menjadi momen untuk kembali meneguhkan tekad dan komitmen seluruh jajaran. Keluarga adalah unit terkecil pembentuk masyarakat, dan kualitas keluarga menentukan kualitas masa depan bangsa.
“Gerakan PKK harus kembali meneguhkan jati dirinya dengan memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ujar Harneli.
Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung 1–3 September 2026 ini, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan Piagam Penghargaan Adhi Bhakti Utama dari Ketua Umum TP PKK Republik Indonesia kepada Erma Yunita, S.Sos., sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya yang telah mengabdi selama 25 tahun lebih secara berkelanjutan sebagai kader dan pengurus PKK.
Kegiatan lain yang juga berlangsung adalah penandatanganan nota kesepahaman antara TP PKK Provinsi Sumbar dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar, penyaluran bantuan kepada 100 kader PKK dan keluarga kurang mampu bekerja sama dengan BAZNAS Sumbar, serta berbagai lomba dan pelatihan peningkatan kapasitas kader.
Menutup sambutannya, Mahyeldi berharap melalui jambore dan peringatan ini, gerakan PKK di Sumbar makin kokoh, inovatif, dan semakin dirasakan manfaat nyatanya oleh setiap keluarga.
“Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi, sehingga 10 Program Pokok PKK benar‑benar dapat dirasakan manfaatnya dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berkualitas,” pungkasnya.
