Lantik Enam Pejabat Eselon 2, Gubernur Mahyeldi: Pejabat Harus Hadir Menjawab Persoalan Masyarakat

Gubernur Sumbar , Mahyeldi Ansharullah saat melantik enam Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sumbar (Foto: Adpim Sumbar).
Gubernur Sumbar , Mahyeldi Ansharullah saat melantik enam Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sumbar (Foto: Adpim Sumbar).

PADANG, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di halaman Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa jabatan adalah amanah, dan setiap pejabat wajib hadir di tengah masyarakat, mampu membaca persoalan sejak dini, serta menghadirkan solusi nyata sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.

Bacaan Lainnya

Enam pejabat yang dilantik dan diserahi tanggung jawab baru tersebut adalah:

1. Yozawardi Usama Putera — menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Adib Alfikri — menjabat Asisten Administrasi Umum, sebelumnya menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

3. Medi Iswandi — menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum;

4. Tasliatul Fuaddi — menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

5. Mahdianur — menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;

6. Kuartini Deti Putri — menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar.

Mahyeldi menjelaskan, pelantikan dan penataan ulang ini merupakan langkah terencana untuk memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Seluruh proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang transparan, dengan menimbang berbagai aspek penting mulai dari kompetensi, pengalaman kerja, rekam jejak kinerja, potensi kepemimpinan, integritas, hingga kebutuhan nyata organisasi dan pembangunan daerah.

“Jabatan adalah amanah. Jadi mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” tegas Mahyeldi di hadapan para pejabat dan tamu undangan.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa menjadi pimpinan tidak cukup hanya mampu menyelesaikan urusan administrasi di balik meja. Seorang pemimpin sejati harus menjadi teladan hidup bagi seluruh jajaran di bawahnya. Keteladanan itu tercermin dari integritas yang kokoh, kedisiplinan tinggi, kejujuran, etos kerja yang kuat, serta komitmen teguh untuk melayani masyarakat sebaik‑baiknya.

“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” pesannya.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya kepekaan dan kehadiran nyata di lapangan. Pejabat tidak boleh menunggu sampai persoalan membesar, menunggu warga mengeluh, atau menunggu perintah datang baru bergerak. Kemampuan membaca situasi, mendeteksi masalah sejak awal, dan bertindak cepat adalah syarat utama kepemimpinan yang dicari.

“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” katanya.

Kepada setiap pejabat yang baru menjabat, Gubernur menyampaikan arahan khusus sesuai lingkup tugasnya:

  • Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diminta segera memperkuat koordinasi lintas satuan kerja agar kebijakan berjalan selaras dan cepat terwujud;
  • Kepala BPSDM difokuskan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, kompetensi, dan profesionalisme seluruh Aparatur Sipil Negara;
  • Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ditugaskan memperkuat pembinaan bakat generasi muda, sekaligus memacu persiapan matang PORPROV XVI dan percepatan pembangunan sarana olahraga;
  • Kepala DPMD diarahkan memperkuat pembangunan berbasis nagari, termasuk mendorong berkembangnya Nagari Creative Hub sebagai ruang ekonomi dan budaya masyarakat;
  • Khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ditegaskan agar kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan kelestarian alam, serta persoalan pengelolaan sampah yang mendesak segera ditangani dengan langkah‑langkah nyata dan berkelanjutan.

“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegas Mahyeldi.

Terkait rotasi dan mutasi jabatan, Gubernur menegaskan hal itu adalah hal yang wajar dan biasa dalam dinamika organisasi. Semua perubahan harus dipahami semata‑mata untuk kepentingan pembangunan daerah, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Di akhir arahannya, Mahyeldi berpesan agar keenam pejabat segera beradaptasi, memahami rincian tugas dan tanggung jawab, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran, turun langsung memahami kondisi dan persoalan di lapangan, serta bekerja dengan niat tulus, ikhlas, dan berlandaskan aturan demi kemajuan Sumatera Barat.

Pos terkait