PADANG, Jurnalterkini.id – Menyongsong rencana penerbitan Sukuk Daerah pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah nyata memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah melalui pelatihan pembentukan Debt Management Unit (DMU).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Senin (3/8/2026) ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar bersama Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan akan berlangsung hingga 7 Agustus 2026.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pembentukan DMU adalah langkah strategis agar pembangunan daerah tidak lagi bergantung semata pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“DMU nantinya bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan. Karena itu, aparatur yang mengisinya harus memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan kebutuhan pembangunan terus meningkat di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, hingga penanganan bencana. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan, sehingga inovasi sumber pembiayaan mutlak diperlukan dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola baik dan kehati-hatian.
“Daerah tidak cukup hanya menjadi pengelola APBD, tetapi juga harus mampu merancang strategi pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi secara proporsional,” tegasnya.
Salah satu inovasi yang disiapkan adalah penerbitan Sukuk Daerah pada 2027. DMU diharapkan menjadi garda terdepan yang mempersiapkan seluruh tahapan proses tersebut, sekaligus membangun kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, dan masyarakat terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar. Selama lima hari pelatihan, peserta akan dibekali materi regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek layak biaya, manajemen risiko, hingga mekanisme penerbitan Sukuk Daerah.
“Harapan kami, SDM yang dibentuk mampu mengelola pembiayaan secara profesional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif,” ujar Yuli.
Deputi Direktur Perwakilan Indonesia ADB, Kania Satwika Dipora, menegaskan dukungan berkelanjutan pihaknya. “Pembentukan DMU akan memperkuat tata kelola pembiayaan daerah agar lebih transparan, kredibel, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, OJK, Kemenko Perekonomian, dan ADB. Pemprov Sumbar menargetkan terbentuknya tim DMU yang andal sebagai fondasi kokoh penyelenggaraan Sukuk Daerah tahun 2027. (Dion).
