Raja Rafiza ketua DPRD sekaligus dari dapil Moro-Durai mengatakan secara umum aspirasi masyarakat mengenai infrastukfur dan ia berharap akan mampu memperjuangkan infrastruktur dimasing-masing dapil pada tahun 2026 mendatang.
“Secara umum permintaan masyarakat lebih banyak ke infrastruktur, mudah-mudahan nanti kedepannya ditahun 2026 kami akan memperjuangkan infrastruktur yang ada di dapil masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Nyimas Novi Ujiani anggota DPRD Kabupaten Karimun Fraksi PKB juga memberikan tanggapannya yakni eksekusi dari semua usulan berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun namun terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu ditindak lanjuti oleh DPRD Kabupaten Karimun seperti dilakukannya RDP ke instansi terkait bertujuan memberikan pendalaman aduan maupun aspirasi masyarakat yang di dapatkan saat reses.
“Saya akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh pimpinan dalam rapat tadi, bahwa memang sejatinya eksekusi dan semua usulan itu adalah dari eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Karimun Bupati dan seluruh jajarannya, namun di dalam hal ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang perlu di tindak lanjuti oleh DPRD seperti melakukan RDP-RDP ke instansi-instansi terkait artinya untuk pendalaman lagi aduan-aduan masyarakat yang kami dapatkan pada saat reses,” ujar Novi.(edy)
