Pengamat: HUT RI di IKN terlalu dipaksakan
Keputusan untuk merayakan HUT RI di dua tempat hadir pada saat pertanyaan soal masa depan kelanjutan proyek IKN terus menggema, terlebih setelah muncul kontroversi terkait mundurnya pemimpin otorita IKN baru-baru ini.
Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan, perayaan HUT RI yang diselenggarakan di dua tempat menunjukkan belum siapnya Nusantara untuk dijadikan sebagai sebuah ibu kota negara. Menurutnya, Jokowi terlalu memaksakan perayaan kemerdekaan di Nusantara.
“Awalnya adalah akan menyelenggarakan HUT RI di IKN. Karena belum siap, kondisinya belum layak, maka suka tidak suka kelihatannya Jokowi membuat strategi, membuat perayaan HUT di dua tempat itu. Tetapi kan masyarakat sudah cerdas dan paham, dan sejatinya kalau belum siap tidak usah dipaksakan, jangan dicari-cari alasan pembenaran untuk mengadakan HUT RI di IKN,” ungkap Ujang saat berbincang dengan VOA.
Menurutnya, melalui perayaan HUT RI tahun ini, Jokowi hanya ingin menunjukkan kepada publik bahwa pembangunan IKN sebagai warisannya sebelum lengser nanti telah berhasil. Namun, kenyataannya, membangun sebuah kota, terlebih sebuah ibu kota negara tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang.
Selain itu, Ujang juga menilai bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum tentu akan meneruskan pembangunan mega proyek tersebut, karena anggaran negara yang terbatas, dan masih minimnya investor yang terlibat.
“Kalau saya boleh menganalisa, Prabowo akan rasional, akan melihat keuangan negara. Kalau keuangan negara mampu bisa dilanjutkan, tetapi kalau tidak, yang tidak bisa dilanjutkan. Jadi Prabowo akan rasional, karena yang tahu akan melanjutkan pembangunan IKN atau tidak ya hanya Pak Prabowo itu sendiri,” jelasnya.
Senada dengan Ujang, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan bahwa seharusnya perayaan HUT RI pada 17 Agustus di dua tempat merupakan sebuah pemborosan anggaran dan bukti ketidaksiapan Nusantara sebagai ibu kota Indonesia yang baru. Pasalnya secara fisik, Indonesia tidak punya ibu kota.
