Gas Elpiji 3 Kg Sering Langka, Ketua LPK Sarankan Kadisdagkop UKM dan ESDM Karimun Mundur

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Swadaya Masyarakat Kepri Satu, Jantro Butar Butar (jurnalterkini.id/jansen)
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Swadaya Masyarakat Kepri Satu, Jantro Butar Butar (jurnalterkini.id/jansen)

Karimun, JurnalTerkini.id – Sudah bukan rahasia lagi, kalangan warga di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) sering dihantui dengan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.

Terlihat jelas seperti pantauan awak media ini di pangkalan elpiji 3 kg milik Asmadi yang berlokasi di Jalan Kampung Baru Meral, puluhan warga menunggu kedatangan mobil truk pengangkut gas elpiji 3 kg.

Bacaan Lainnya

Disampaikan Bowo (35), warga Kampung Bukit Tembak, RT 04/RW 02 di lokasi, dari tahun ke tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun seolah olah tidak mampu untuk menangani kelangkaan penyaluran gas elpiji 3 kg ke masyarakat.

Warga antre membeli gas elpiji 3 kg di Pangkalan Ahmadi di Kampung Bukit, Kecamatan Meral, Jumat (19/4/2024). (jurnalterkini.id/jansen)
Warga antre membeli gas elpiji 3 kg di Pangkalan Ahmadi di Kampung Bukit, Kecamatan Meral, Jumat (19/4/2024). (jurnalterkini.id/jansen)

“Dengan maraknya berita ataupun keluhan masyarakat di media sosial ataupun yang terlihat jelas di lapangan setiap harinya, seharusnya Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dapat mengambil solusi agar penyaluran gas elpiji 3 kg tidak sampai terjadi seperti sekarang ini,” katanya.

Baca juga jurnal berita Karimun berikut: Ratusan Warga Karimun “Serbu” Pangkalan Elpiji 3 Kg, Antrean Mengular

Dia menilai persoalan ini sudah sangat kelewatan, masyarakat rela menunggu dan mengantre ber jam-jam demi untuk mendapatkan 1 tabung gas elpiji 3 kg untuk keperluan sehari hari.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kepri Satu, Jantro Butar Butar menyarankan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi (Kadisdagkop) UKM dan ESDM Karimun mundur dari jabatannya.

“Kalau masih seperti ini kondisinya. Sebaiknya Kadisdagkop UKM dan ESDM mundur saja. Kasihan masyarakat jadi korban,” katanya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan, pemerintah daerah dalam hal ini Disdagkop UKM dan ESDM, menurut harus melibatkan pihak kelurahan ataupun kecamatan agar dalam pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kg.

“Di samping itu, kita juga meminta kepada Bupati Karimun harus tegas dan berani mengambil kebijakan dengan membuat Perbub yang bertujuan mengubah batas maksimal modal usaha untuk dapat menikmati gas elpiji bersubsidi, beserta bangunan usaha yang tertera di dalam kategori UMKM ataupun UKM,” kata Jantro Butar Butar. (jms)

Pos terkait