“Kita ingin tahu sejauhmana kesiapan aparatur dalam melaksanakan BPJS. Kami tentu berharap, pelayanan BPJS menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat daerah pulau da pesisir.”
Karimun (Jurnal) – Komisi A DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (20/1) di Gedung DPRD menggelar hearing soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersama dinas dan SKPD terkait.
Rapat dengar pendapat atau hearing itu dipimpin Ketua Komisi A Jamaluddin didampingi sejumlah anggota dengan dihadiri Kepala Cabang BPJS Karimun Fachrurozi, Kepala Dinas Kesehatan Sensissiana dan Direktur RSUD Karimun Agung Martyarto.
Jamaluddin mengatakan, tujuan rapat adalah untuk mengetahui perkembangan kepesertaan BPJS setelah diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2014.
“Kita ingin tahu sejauhmana kesiapan aparatur dalam melaksanakan BPJS. Kami tentu berharap, pelayanan BPJS menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat daerah pulau da pesisir,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Kepala Cabang BPJS Karimun Fachrurozi mengatakan, jumlah peserta BPJS yang dibiayai pemerintah, yaitu peserta Jamkesmas berdasarkan data BPS sekitar 45.000 orang.
Selain itu, kata dia, ada pula peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang membayar sendiri iurannya per tanggal 10 setiap bulan.
Ia mengatakan, peserta Jamkesmas, Askes, TNI dan Polri otomatis menjadi peserta Jamkesmas. Sedangkan yang tidak terkover di dalamnya akan masuk BPJS secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Mengenai kesiapan sarana-prasarana, ia mengatakan masih terkendala tidak adanya ambulans air untuk melayani peserta BPJS daerah pulau.
“Ambulans air dibutuhkan karena Karimun terdiri dari pulau-pulau. Harganya mahal namun akan diupayakan pengadaannya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sensissiana mengatakan, program BPJS masih baru yang dihadapkan pada keterbatasan petugas serta sarana prasarana.
Namun demikian, keterbatasan itu akan dilengkapi secara bertahap sambil terus mengkover seluruh masyarakat agar masuk dalam kepesertaan BPJS. (rus)
