Kawal Aksi Penolakan Proyek Geotermal Gunung Ungaran, Polres Semarang Kerahkan 219 Personel

Kabupaten Semarang, jurnalterkini.id – Kepolisian Resor (Polres) Semarang mengerahkan 219 personel untuk mengamankan penyampaian aspirasi Barisan Masyarakat dan Aliansi Semar Gugat di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (19/10/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana proyek panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran.

Bacaan Lainnya

Pengamanan melibatkan personel TNI dari Kodim 0714/Salatiga serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo turut memantau langsung jalannya kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut.

Para peserta menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Semarang. Selama kegiatan berlangsung, aparat mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Polres Semarang juga melibatkan satu peleton polisi wanita (Polwan) sebagai negosiator untuk membangun komunikasi dengan peserta aksi dan membantu mengantisipasi potensi ketegangan.

Setelah menyampaikan aspirasi di halaman gedung DPRD, perwakilan peserta diterima oleh pihak legislatif untuk mengikuti audiensi. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi dan masukan terkait rencana pengembangan proyek geotermal di kawasan Gunung Ungaran.

Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat di muka umum dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Tugas kami adalah memberikan pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kami mengedepankan komunikasi serta pendekatan humanis,” ujar Heru.

Menurut Heru, sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan selama penyampaian aspirasi berlangsung.

Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan maupun menanggapi aspirasi masyarakat.

Dengan komunikasi yang baik, kata Heru, berbagai persoalan diharapkan dapat dibahas bersama tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.(Jk_Zed./PH)

Pos terkait