Dengar Sejumlah Isu di Natuna, Ketua MPR RI Akan Bawa Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat

Natuna, JurnalTerkini.id – Persoalan ketersediaan gas subsidi, tingginya harga kebutuhan pokok, konektivitas transportasi hingga pelayanan kesehatan menjadi sejumlah isu yang mendapat perhatian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H. Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Rabu (30/9/2026).
‎
‎Persoalan tersebut mencuat setelah Muzani melakukan pertemuan dan dialog bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta unsur pemerintah dan instansi terkait di Kantor Bupati Natuna.
‎
‎Dalam konferensi pers usai pertemuan, Muzani mengatakan kunjungannya ke Natuna salah satunya untuk memastikan kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.
‎Menurutnya, perhatian terhadap wilayah perbatasan tidak cukup hanya melalui aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎“Kami datang hari ini terutama untuk memastikan bahwa negara hadir di daerah perbatasan. Karena daerah perbatasan, dalam pandangan kami, bukan hanya dijaga dari sisi keamanan dan pertahanannya, tetapi juga dari sisi kemakmuran masyarakatnya,” ujar Muzani.
‎
‎Salah satu persoalan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah ketersediaan gas subsidi bagi masyarakat Natuna.
‎
‎Muzani menyebut Natuna merupakan salah satu daerah penghasil gas dalam skala nasional. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Pemerintah Kabupaten Natuna, masyarakat di daerah tersebut belum mendapatkan kuota gas subsidi.
‎
‎“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan. Menurut saya, ini sesuatu yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami,” katanya.
‎Muzani menyatakan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang dibawa dan diteruskan kepada pemerintah pusat.
‎
‎Ia menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan.
‎
‎Selain gas subsidi, harga kebutuhan pokok juga menjadi salah satu isu yang dibahas.
‎Muzani mengatakan kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menghadirkan tantangan tersendiri dalam distribusi barang. Menurut informasi yang diterimanya, harga sejumlah kebutuhan pokok di Natuna relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan selisih yang disebut berada pada kisaran 20 hingga 30 persen.
‎
‎Persoalan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kebutuhan memperkuat konektivitas dan dukungan terhadap sarana transportasi serta infrastruktur pendukung distribusi.
‎
‎“Selain itu, perlu ada support terhadap sarana transportasi, seperti berbagai jembatan dan cold storage di daerah-daerah maupun perkampungan nelayan. Hal itu tadi juga sudah dijawab oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
‎
‎Pernyataan mengenai selisih harga tersebut merupakan informasi yang disampaikan Muzani berdasarkan hasil dialog dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam kunjungan tersebut.
‎
‎Layanan Kesehatan di Wilayah Perbatasan
‎Persoalan pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari pembahasan antara pimpinan MPR RI dan Pemerintah Kabupaten Natuna.
‎
‎Muzani menyebut pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap peningkatan layanan kesehatan, terutama di daerah perbatasan.
‎
‎“Sudah ada perintah dari Presiden Prabowo agar memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan secara lebih maksimal di daerah-daerah perbatasan,” katanya.
‎
‎Ia menekankan bahwa masyarakat Natuna perlu mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan publik, pekerjaan, infrastruktur, serta kebutuhan dasar lainnya.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan juga menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan kepada Ketua MPR RI.
‎
‎Aspirasi tersebut mencakup kebutuhan dukungan untuk sektor kesehatan, infrastruktur, hingga pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan wilayah Natuna.
‎
‎Muzani mengatakan aspirasi tersebut akan dicatat dan diteruskan kepada kementerian maupun instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
‎
‎“Beliau menyampaikan bahwa DBH sangat diperlukan bagi pembangunan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perlindungan di Natuna. Beliau meminta hal ini bisa disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Itu sudah menjadi bagian dari catatan kami untuk diteruskan kepada instansi yang bersangkutan,” ujar Muzani.
‎
‎Muzani juga mengaitkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
‎
‎Menurutnya, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perhatian negara terhadap kawasan perbatasan.
‎
‎Ia juga menekankan pentingnya menjaga masyarakat Natuna agar tetap memiliki rasa kebangsaan dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
‎
‎“Tugas kita semua adalah menjaga kedaulatan negara, termasuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk tetap loyal dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
‎
‎Kunjungan kerja tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan pembangunan kepada pimpinan lembaga negara.
‎
‎Sementara bagi MPR RI, berbagai aspirasi yang diterima dalam kunjungan tersebut menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan instansi terkait sesuai kewenangannya. (Ron)