Pemkab Anambas Audiensi ke Kemendagri, Cari Solusi Atasi Tekanan Keuangan Daerah dan Pemenuhan Hak ASN

Bupati Kepulauan Anambas datang membawa satu harapan, mencari jalan keluar agar roda pemerintahan tetap berjalan dan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terpenuhi.FOTO:ISTIMEWA

Jakarta, JurnalTetkini.id – Suasana di Direktorat Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tampak seperti hari kerja pada umumnya. Namun bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, langkah menuju ruang pertemuan itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar agenda audiensi, Senin (20/7/2026).

Di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah yang semakin berat, rombongan yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Anambas datang membawa satu harapan, mencari jalan keluar agar roda pemerintahan tetap berjalan dan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terpenuhi.

Bacaan Lainnya

Audiensi tersebut berlangsung pukul 09.00 WIB dan diterima langsung oleh Simon Saimima, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan audiensi ini membahas terkait kondisi kemampuan keuangan daerah dan pemenuhan kebutuhan belanja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Turut mendampingi pimpinan daerah dalam audiensi tersebut, Bupati Kepulauan Anambas, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala BPKPD, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kepala bidang anggaran dan kasubbid perencanaan anggaran I.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Anambas memaparkan kondisi riil fiskal daerah serta kendala dalam pemenuhan belanja wajib, khususnya gaji dan tunjangan ASN. Pihak Kemendagri melalui Direktur Simon Saimima memberikan arahan dan masukan terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh agar pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai regulasi dan pelayanan publik tidak terganggu.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap hasil audiensi ini dapat menjadi solusi konkret untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan hak-hak ASN terpenuhi di tengah keterbatasan anggaran,” jelas Aneng.

Dengan sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Anambas optimis dapat menemukan formula terbaik agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah kepulauan tetap berjalan optimal.(Fen).

Pos terkait