PADANG, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata kelas dunia yang harus dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan agar memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Penegasan itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa malam (12/5/2026).
Rapat yang diikuti jajaran OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, hingga asosiasi pariwisata Mentawai tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, Mentawai saat ini memiliki sekitar 400 titik surfing yang diyakini menjadi salah satu kawasan selancar terbanyak di dunia. Potensi tersebut dinilai sebagai modal besar untuk mendorong pariwisata internasional dan memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata unggulan di Sumbar.
Selain itu, Mentawai juga memiliki kawasan mangrove yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi dan wisata bahari berbasis lingkungan.
“Hutan mangrove disana juga luas, itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.
Namun di tengah besarnya potensi tersebut, Mahyeldi menyoroti pesatnya pertumbuhan resort di Mentawai yang dinilai perlu diimbangi pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, jumlah resort di Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit.
Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD daerah.
“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, hingga penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai. Ia menyebut, kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut penting dipertegas, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegas Mahyeldi.
Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.
Aspek aksesibilitas menuju Mentawai juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Mahyeldi mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar.
“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.
“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai. Program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.
“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” kata Sefdinon.
Dalam rapat itu, Ketua Asosiasi Resort Mentawai turut menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan. Ia mengungkapkan hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.
Menurutnya, hal seperti ini mesti ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Termasuk dalam sisi eksploitasi lingkungan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.
Karena itu, asosiasi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.
“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya. (Dion).
