Terutama bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kepala daerah
DPRD Karimun menggelar rapat paripurna di gedung Balai Rong Sri, DPRD Karimun, Selasa (19/5/2020) dengan agenda laporan Panitia Khusus Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karimun Tahun Anggaran 2019.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat dan dihadiri Bupati Aunur Rafiq serta 18 anggota DPRD Karimun .
DPRD Karimun gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan sekaligus rekomendasi Pansus LKPj Bupati Karimun, yang diwakili juru bicara pansus Sulfanow Putra.
Sulfanor Putra dalam laporan pansus yang dibacakannya menyampaikan tentang kinerja pemerintah daerah dalam kaitan capaian pelaksanaan kebijakan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dan disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara nasional.
“Secara umum, kebijakan yang tertuang dalam RKPD dan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah cukup konsisten dengan arah kebijakan RKPD provinsi maupun nasional,” kata Sulfanow Putra.
Visi dan misi
Program pembangunan pada 2019, kata dia, yakni “Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, serta memperkuat sinergita dunia usaha dalam membangun Kabupaten Karimun yang berdaya saing di bidang maritim”.
Terkait dengan tema tersebut, kata Putra, jika dicermati secara mendalam, maka perlu perhatian dalam upaya menyelaraskan visi dan misi daerah dengan kualitas program di tiap perangkat daerah.
“Terutama bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kepala daerah,” ujarnya.
Putra menjelaskan, bahwa pembangunan yang dilakukan di satu daerah, berawal dari visi misi yang ditetapkan daerah tersebut.
Sehingga Pansus merekomendasikan agar kebijakan, program dan kinerja setiap OPD diselaraskan, yang dapat mendukung pencapaian dan pelaksanaan visi misi Kabupaten Karimun.
Pengelolaan keuangan
Mengenai pengelolaan keuangan daerah, kata dia, pansus mengapresiasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun yang telah mengikuti beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehingga pansus dapat dengan baik membahas LKPj ini.
Mengenai pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana alokasi khusus, dan lainnya pendapatan yang sah, menurut dia, tidak ada satupun yang tercapai 100 persen.
“Timbul kesan bahwa penetapan target hanya angin surga, hal ini tentu berakibat terhadap realisasi belanja daerah,” katanya.
Pansus, menurut dia, telah menelaah LKPj Bupati Tahun Anggaran 2019, sehingga telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenagakerjaan, dan perikanan dan pertanian.
Sementara itu, untuk penyelenggaran tugas pembantuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik.
“Rekomendasi pansus bertujuan agar penyelenggaran pemerintahan daerah oleh saudara Bupati Karimun menjadi lebih baik lagi. Dan kritikan bukanlah untuk menjatuhkan, tetapi kritikan dalam demokrasi sangat baik untuk tujuan pembangunan daerah,” tuturnya.
Pansus, kata dia lagi, berharap agar saran dan pandangan maupun catatan-catatan yang diberikan selalu mendapat perhatian dari bupati, dan ditindaklanjuti secara serius.
“Pansus juga merekomendasikan agar LKPj Bupati Karimun periode kedepan, memasukkan rincian berbentuk matrik yang memuat pelaksanaan seluruh rekomendasi pansus, termasuk hambatan dan masalah dalam mengimplementasikannya,” kata Putra di akhir laporannya. (*)
