Pernyataan Jokowi kontradiktif, kebijakan problematik
Menyikapi pidato Jokowi di COP 28, Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan semua yang disampaikan oleh Jokowi di ajang internasional tersebut sangat kontradiktif dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks mengatasi krisis iklim.
Sebagai salah satu dari sepuluh negara penghasil emisi karbon kumulatif terbesar, Indonesia, menurut Leonard, harus bertanggung jawab dalam mengatasi krisis iklim tersebut.
Dengan berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini, seperti salah satunya pembangunan PLTU batubara sebesar 13,8 gigawatt yang sudah diatur dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2021-2030, hal itu tidak akan mampu berkontribusi mencegah kenaikan suhu bumi di ambang batas 1,5 derajat celcius, seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris.
“Yang ada di dalam paket-pake pemerintah, masih jauh dengan 1,5 derajat kompatibel. Tetapi ini juga persoalan seluruh dunia, jadi bukan hanya Indonesia. Tapi karena banyak sekali skenario transisi energi menjadi rusak setelah perang Rusia-Ukraina, di Eropa dan di mana-mana, jadi kita pasti terdampak,” ujarnya.
“Cuma kita bukan negara pasifik yang kecil-kecil, yang bisa bilang bahwa mereka sepenuhnya korban, atau hampir tidak berkontribusi kepada global warming. Kita nggak, kita adalah salah satu dari 10 emiter terbesar, jadi kita harus punya responsibility,” tambah Leonard.
Menurutnya, tidak hanya Indonesia, namun juga seluruh dunia harus serius dalam upaya mengatasi krisis iklim tersebut karena berdasarkan penelitian terbaru melaporkan bahwa kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat celcius akan mulai disentuh dalam kurun waktu satu dekade ke depan, dan bukan tidak mungkin di dekade selanjutnya suhu bumi akan melewati 1,5 derajat celcius.
“Kalau soal financing betul sepakat, dibutuhkan besar sekali untuk transisi energi, dan kita kritik juga negara-negara G7 yang komitmennya setengah hati. Misalnya di JETP kebanyakan commercial loans. Kalau commercial loans buat apa ada JETP? Karena bisa dicari market global. Jadi memang ada kontradiksi atau bahkan false solution yang ada di lanskap aksi-aksi iklim Indonesia. Maka dari itu, sebenarnya tidak ada lagi tempat untuk solusi-solusi palsu, solusi setengah hati, atau kebijakan yang terbukti salah,” tegasnya.
Sementara itu, Pengkampanye Hutan dan Kebun dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, Uli Arta Siagian, mengatakan pidato Jokowi tidak menggambarkan tekad yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim.
Uli mencontohkan dalam konteks transisi energi yang disampaikan oleh Jokowi, ia menilai hal tersebut bukanlah transisi yang benar-benar menuju ke energi bersih. Yang ada, kata Uli, hanyalah peralihan dari satu pembangkit lain ke pembangkit lainnya tanpa mengubah mode konsumsi energi di kalangan masyarakat. Selain itu, seringkali pembangunan sebuah pembangkit listrik juga menimbulkan masalah sosial di lapangan.
