JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu.
Mahfud mengatakan belum melakukan verifikasi terhadap berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan tersebut antara lain dugaan pemasangan baliho oleh seseorang, penurunan baliho yang diduga dilakukan aparat, dan alat peraga sosialisasi capres tertentu diduga diturunkan Satpol PP.
Selain itu, Mahfud mendapatkan laporan terdapat aktivis dan warga sipil yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Kendati Mahfud, tidak menjelaskan orang yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.
“Kejadian itu dilaporkan di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Dan mungkin di daerah lain yang belum sempat kita baca,” ujar Mahfud, Senin (13/11/2023).
Karena itu, Mahfud mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengikuti pemilu dengan jujur dan berdasarkan prinsip demokrasi. Terutama kepada aparatur seperti TNI, Polri, dan ASN agar menjaga netralitas dalam pemilu. Ini supaya pemilu dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia.
“Tidak boleh ada kecurangan, tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu,” tambah Mahfud.
Menurut Mahfud, netralitas aparatatur pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang tentang pemilu. Selain itu, ia meminta warga yang bergabung atau berafiliasi dengan kontestan pemilu agar menjaga ketertiban dan tidak gaduh.
