Selain itu, kata Syafrizal Ucok, ada tiga kasus khusus yang penyelesaian harus dilakukan secepatnya. Ketiganya, yaitu tiga bidang tanah Relokasi SUTT harus diputuskan apakah tetap masuk dalam pengadaan jalan tol atau dikeluarkan dalam Penlok.
Kemudian tanah BWS V Sumatera yang terkena trase jalan tol sudah harus dikeluarkan Berita Acara Konsinyasi oleh Kantah BPN Padang Pariaman dan menunggu uangnya dititipkan ke Rekening Pengadilan Negeri Pariaman.
Masalah ketiga adalah keluhan dari ASN Pemkab Padang Pariaman yang terhambat akses menuju kantor karena proses pengangkutan material jalan tol oleh PT HKI. Karena itu diharapkan PT HKI mencari jalan alternatif lain dan memperbaiki jalan akses menuju Kantor Bupati Padang Pariaman.
Ketika ditanya, apakah dengan lahan yang sudah bebas itu pihak PT HKI dapat melaksanakan proses konstruksi jalan tol, Syafrizal Ucok menyatakan pihaknya optimis PT HKI dapat bekerja, karena ada 15 kilometer lahan yang lahannya menerus. Sedang sisanya masih berupa spot-spot yang segera akan menerus.
Sumber: sumbar.siberindo.co
Baca juga: Peningkatan Pendapatan Petani jadi Indikator Sasaran Utama Pembangunan di Sumbar
