Beberapa program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dari sumber daya alam perikanan, pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung oleh research kelautan dan perikanan serta pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.
“Program-program KKP ini juga memerlukan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar bisa sukses dan berjalan dengan baik,” katanya.
Khusus mengenai persoalan kapal Pukat Cantrang, pihaknya tengah menyusun sebuah formulasi bagaimana aktivitas Cantrang justru jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat nelayan setempat. KKP telah membuat kebijakan agar hasil tangkapan kapal Pukat Cantrang pemasarannya di lakukan di daerah tersebut dan tenaga kerja yang dilibatkan sebagian besar harus masyarakat nelayan setempat.
“Kita juga akan memperketat pengawasan sehingga kapal Pukat Cantrang tidak menangkap ikan di bawah 30 mil dari pantai yang merupakan daerah tangkapan nelayan tradisional,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan KKP tersebut selain Gubernur Ansar Ahmad, juga ikut mendampingi Asisten II Samsul Bahrum, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Arif Fadillah dan dua orang staf khusus Gubernur Kepulauan Riau.
Sementara itu dari KKP selain Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga hadir Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widarti dan beberapa staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. (rls)
Baca juga: Temui Menhub, Gubernur Kepri Bahas Pelabuhan-Bandara Karimun dan Natuna
