PADANG, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan keamanan pangan tidak boleh dikompromi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan itu disampaikannya dalam Pertemuan Koordinasi Keamanan Pangan bersama Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (12/10/2026).
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak-anak penerima manfaat program ini,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memastikan standar higiene dan sanitasi terpenuhi, termasuk pengendalian waktu antara proses memasak dan penyajian makanan.
Apabila ditemukan kasus keracunan terkait penyediaan makanan MBG, operasional dapur harus segera dihentikan sementara untuk penanganan dan evaluasi menyeluruh. Pemerintah kabupaten/kota bersama Satgas diminta menindaklanjuti setiap temuan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut yang terukur. Kita ingin mencegah terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG di Sumbar,” ujarnya.
Selain aspek keamanan, Mahyeldi juga mendorong agar program MBG sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Bahan pangan yang digunakan diharapkan bersumber dari petani dan pelaku usaha lokal di sekitar dapur MBG, sehingga program ini tidak hanya menyehatkan penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan program Pemprov seperti Nagari Creatif Hub dan Klinik UMKM juga diharapkan memperkuat kapasitas dan daya saing produk lokal.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, menjelaskan pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan. Kegiatan diikuti sekitar 100 peserta dari Satgas MBG tingkat provinsi dan 19 kabupaten/kota, koordinator SPPG, serta instansi teknis terkait.
Melalui pertemuan ini diharapkan terbangun pemahaman yang seragam, teridentifikasi kendala di lapangan, serta terjalin mekanisme komunikasi dan penanganan masalah yang cepat dan tepat, sehingga program MBG di Sumbar berjalan aman, berkualitas, dan bermanfaat secara luas. (Dion).
