Dengan perluasan ini, BP Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi, simplifikasi regulasi dan perizinan, penyelesaian lahan, serta optimalisasi sektor strategis seperti logistik, manufaktur, perdagangan internasional, dan pariwisata.
Jaminan Hak-Hak Masyarakat dan Swasta
Dalam sesi pemaparan, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, menegaskan bahwa hak-hak masyarakat dan swasta yang terdampak akan dihormati. Hak-hak ini termasuk kepemilikan tanah dan perlindungan wilayah tangkapan nelayan.
“Hak warga yang belum punya hak milik, tetapi secara substansi telah berada di sana, akan diprioritaskan,” tegas Sudirman.
Ia juga menambahkan bahwa Hak Atas Tanah milik swasta yang sudah ada sebelum masuknya wilayah tersebut ke FTZ akan tetap diakui hingga masa berlakunya selesai. Selain itu, BP Batam berkomitmen untuk memproteksi lingkungan di wilayah pesisir.
Konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan kementerian, akademisi, asosiasi, perusahaan, hingga masyarakat sipil. Seluruh masukan dari acara ini akan ditampung untuk menyempurnakan rancangan perubahan PP tersebut. (*/ms)
Baca juga: Wali Kota Amsakar Hadiri Jalan Sehat di Sekupang, Ajak Warga Jaga Persatuan
