SEMARANG, jurnalterkini.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sarif Abdillah, terus mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat dikelola secara sehat dan profesional.
Sarif menegaskan bahwa keberadaan BUMD yang sehat menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, BUMD yang dikelola dengan baik mampu menghasilkan sumber pendapatan sah yang diatur oleh undang-undang.
“BUMD yang sehat akan mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang diperbolehkan oleh undang-undang,” ujar Sarif, Kamis (22/5).
Dengan kemandirian fiskal tersebut, lanjut Sarif, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendanai program-program pembangunan.
“Semua pihak menginginkan agar BUMD di Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki sejumlah BUMD yang bergerak di berbagai sektor usaha strategis. Begitu pula dengan pemerintah kabupaten/kota. Sarif berharap pengelolaan BUMD dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Kita mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, sekaligus memberdayakan fungsi BUMD untuk menciptakan kemandirian,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, keberadaan BUMD menjadi instrumen legal yang sah dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Atas dasar itu, BUMD menjadi alat penting yang sah secara hukum untuk menjalankan fungsi usaha dan mendukung pembangunan daerah,” pungkas Sarif.(PH)
