Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
“Maksud dari kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dari stakeholder guna kesempurnaan rancangan RKPD sedangkan tujuan dari Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini adalah untuk membahas Rancangan RKPD Kabupaten tahun 2024,” jelas Mustafa.
Melalui proses musrenbang ini, Mustafa melanjutkan, akan mampu melahirkan instrumen-instrumen prioritas untuk menghasilkan struktur program yang solutif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini, diantaranya masalah kemiskinan, pengangguran, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, peningkatan layanan publik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. (Ron)
Editor : Rusdianto
